Nasionalisme Islam dalam gugatan BP Migas.

Di Indonesia BP Migas bukan sebuah badan sembarangan, kewenangannya adalah memberikan izin eksplorasi minyak dan gas di negeri ini, kewenangan yang membuatnya kurang-lebih menjadi eksklusif. Tetapi eksklufitas itu lenyap seiring dengan ketukan palu Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) yang memutuskan landasan hukum BP Migas inskonstitusional. Tentu saja keputusan itu mengejutkan, karena perhatian publik sedang tertuju kepada Dahlan Iskan yang sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR mengenai efektiftas kinerja PLN. Lagipula berita gugatan terhadap UU BP Migas sepertinya luput dari perhatian media nasional. Luputnya pemberitaan mengenai gugatan itu bukan hanya karena media lebih tertarik kepada isu lain yang lebih populer tetapi juga karena para penggugat UU BP Migas bukanlah tokoh-tokoh yang terkenal didunia hukum. Para penggugat datang dari aktivis Islam seperti Din Syamsudin (Muhamadiyah), Komarudin Hidayat (Rektor UIN), Hasyim Muzadi (NU), Amidhan (MUI) dan banyak nama lain yang berasal dari ormas Islam.

Hal itu agak sedikit unik, karena dalam beberapa tahun terakhir gerakan aktivisme Islam sepertinya tersedot kedalam isu-isu seperti Syariat Islam, Dakwah, UU Pornografi, dan sejenisnya. Dalam beberapa tahun terakhir ormas Islam sepertinya mengambil jarak pada isu yang bersifat Nasional seperti permasalahan TKI, Liberalisasi Industri dll.

Tentu bahwa gerakan Aktivisme Islam untuk Indonesia bukanlah barang baru, gerakan Aktivisme Islam melalui organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam berperan sangat besar pada kemerdekaan Indonesia dan juga gerakan Reformasi 1998. Tetapi dalam catatan sejarah gerakan aktivisme Islam mengalami maju-mundur. Contohnya salah satu gerakan aktivisme Islam yang begitu kuat mempersatukan golongan Islam adalah Masyumi. Karena gerakan oposisinya terhadap Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya pembubaran Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Perlu juga diketahui pada pemilu tahun 1955, Masyumi (20,92%) berada diurutan kedua dibawah PNI (22,32%), NU (18,41%) urutan ketiga dan PKI (16,36%) berada diurutan ke empat. Masyumi menjadi unik karena dia bukan partai kader, dia merupakan partai Federal yang anggota-anggotanya datang dari organsasi-organisasi Islam. Peranan pemimpin karismatik seperti Muhammad Natsir juga menjadikan partai itu sangat dihormati.

Dibubarkannya Masyumi melahirkan efek psikologis yang luar biasa bagi aktivis Islam yang pada waktu itu bersama PSI menentang Demokrasi Terpimpin yang malah didukung Oleh PNI, PKI dan NU. Apalagi ketegangan dengan PKI terus memuncak menjelang 1965, PKI menuntut pembubaran HMI dan beberapa organisasi Islam lain yang dinilai tidak mendukung revolusi. Jelas tuduhan PKI itu problematik, karena Muhammad Natsir adalah tokoh nasional yang sangat dihormati baik oleh komunitas Islam, Sosialis (PSI), dan non-Muslim (Parkindo dan Partai Katholik), adalah seorang pendukung revolusi dan pro-demokrasi. Natsir dan Soekarno sebenarnya sudah memiliki sejarah ketegangan sendiri, ketika keinginan Soekarno untuk menyerang Irian Barat ditolak oleh Nastsir, dan Soekarno kalah dalam voting. Alasan Nastsir menolak penyerbuan Irian Barat karena dia lebih memilih langkah-langkah diplomatis ketimbang menggunakan kekuatan milter. Sementara Soekarno sepertinya tidak menerima kekalahannya itu walau itu adalah konsekuensi demokrasi. Dilain pihak Masyumi yang berisi intelektual dan aktivis Muslim perkotaan mulai menjadi begitu populer dikalangan Nasionalis Sekuler, Sosialis dan non-Muslim.

Sebetulnya keberhasilan besar Masyumi adalah kemampuan mereka mendefinisikan dan mempraktikkan Nasionalisme Islam, yaitu Nasionalisme yang menyadari kompleksitas Islam Indonesia dan posisinya di dalam Republik, dan bagaimana menjadi Muslim yang Nasionalis untuk kepentingan rakyat Indonesia secara meyuluruh, bukan hanya golongan tertentu. Sehingga tidaklah mengherankan apabila pada masanya Masyumi banyak bekerja sama dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Selain itu karena bentuknya yang federal, Masyumi adalah potret dari persatuan Umat Islam yang kongkrit dan memiliki tujuan terukur. Masyumi juga menyadari walaupun mayoritas, tingkat akses umat Islam Indonesia terhadap pendidikan dan ekonomi sangat rendah, oleh karena itu salah satu tujuan Masyumi adalah meningkatkan taraf hidup Umat Islam.

Sayangnya pada era Orde baru, Soeharto menolak merehabilitasi Masyumi dengan alasan trauma dari kalangan Militer atas keterlibatan beberapa petinggi Masyumi dalam pemberontakan PRRI Permesta. Soeharto malah mendukung terbentuknya Parmusi yang kemudian menjadi PPP, yang manuver politiknya banyak di kontrol oleh Orde Baru. Secara bertahap PPP kemudian ditinggalkan NU, Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Pada era inilah karakter gerakan aktivis Islam kemudian menjadi defensif, keluarnya UU mengenai seluruh organisasi harus mengunakan asas Pancasila telah meremehkan Nasionalisme Islam yang dianggap berbahaya oleh Orde baru. Puncaknya adalah tragedi Tanjung Priok 1984 yang dianggap sebagai penghinaan terhadap gerakan Aktivisme Islam.

Tetapi sebelum 1998, gerakan aktivisme Islam kembali mencuat ke publik dengan dibentuknya ICMI pada 1990, yang mewadahi gerakan intelektual dan sarjana Muslim. Gerakan Mahasiswa Islam pada 1998 ikut menjatuhkan rezim Soeharto. Setelah era Reformasi gerakan aktivisme Islam bergerak melalui partai Politik Islam ikut bersaing dalam politik praktis, tetapi sejauh ini belum ada partai politik yang mampu mendefiniskan Nasionalisme Islam dengan baik. Sehingga partai politik Islam masih berkutat pada masalah politik praktis seperti perebutan suara, koalisi politik atau posisi dikabinet. Melupakan kompleksitas Islam, melupakan masalah umat yang subtabsial, kemiskinan, identitas nasional dan masalah publik lainnya. Sehingga partai Islam terlihat gagal mengenali permasalahan Nasional, mungkin inilah yang menyebabkan turunnya elektabiltas partai Islam di Indonesia.   

Masalah lain yang juga mengganggu perkembangan aktivisme Islam di Indonesia adalah belum stabilnya kondisi politik Nasional paska reformasi, ditambah dengan konflik Ambon, lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis, serangan teroris di Bali 1 dan 2, dan konflik-konflik lain. Situasi itu sudah mendeskreditkan gerakan akivisme Islam.

Tetapi seperti keluar dari kevakuman, intelektual yang lahir dari organisasi yang mapan seperti NU, Muhammadiyah dan institusi pendidikan seperti UIN, berhasil mendobrak kebuntuan aktivisme Islam. Melampaui kompleksitas afiliasi mazhab dan kepentingan golongan, aktivis Islam bersama kelompok lain menggugat UU BP Migas. Gugatan itu menunjukkan perhatian aktivis Islam kepada apa yang penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia, dan situlah letak Nasionalisme yang melampaui kepentingan golongan tertentu. Sehingga tidaklah berlebihan apabila Ustad Din Syamsudin dan Kiai Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa ini adalah kemenangan Rakyat Indonesia. Berangkat dari sini gerakan Nasionalisme Islam yang sudah lama bisu dari ruang publik Indoensia, harus mengambil momen untuk bangkit. Di saat krisis identitas dan krisis kepemimpinan lebih sering dikeluhkan ketimbang ditanggulangi.

Apa yang tertinggal setelah Innocent Muslim

Sepertinya dunia sudah mulai sedikit tenang setelah melewati kekacauan yang yang disebabkan oleh Innocent Muslim. Potensi kekacauan yang sama tentu tetap berada ditempatnya menunggu untuk kembali diprovokasi oleh percikan-percikan kecil yang bisa menyebabkan kebakaran besar.

Tentu kita semua telah mengetahui keterlibatan kelompok Islamfobia dan Kristen Koptik yang memotori produksi film tersebut. Produsernya Nakoula Basseley Nakoula yang pernah ditahan pada 2009 karena kasus penipuan, juga telah menipu para pemeran Innocent Muslim dengan tidak memberitahukan mereka bahwa beberapa nama dalam scenario telah diganti seperti King Gorge menjadi Prophet Muhammad. Tapi yang kita lewatkan adalah bagaimana film murahan itu kemudian masuk ke Arab, via apa, dan bagaimana itu mungkin untuk menimbulkan kekacauan.

Dalam waktu singkat Innocent Muslim telah membakar emosi komunitas Muslim Arab, sehingga menyebabkan tragedi yang menewaskan beberapa orang salah satunya adalah Chris Stevens Duta Besar Amerika untuk Libya yang sebagaimana korban lainya tidak tahu-menahu mengenai film tersebut.

Mengenai persebaran cuplikan dari Innocent Muslim banyak kalangan menyanyangkan Youtube yang dianggap terlambat memblok cuplikan itu. Youtube bersama Facebook dan Twitter telah menjadi tiga sosial media yang paling berpengaruh selama revolusi di Mesir, Tunisia dan konflik di Syria. Melalui Youtube-lah kelompok aktivis di Timur Tengah menyebarkan gambar mengenai apa yang terjadi di negeri mereka selama revolusi berjalan, Youtube menjadi efektif karena media nasional dikuasai pemerintah dan pergerakan media asing dibatasi. Sampai sekarang penggunaan Youtube masih sangat popular di Syria dan beberapa Negara Arab lainnya.

Tetapi menganggap Youtube sebagai media yang bisa diakses siapa saja di Arab adalah asumsi yang problematik karena dua hal: pertama jaringan internet tidak bisa diakses disemua wilayah di negeri Arab, terbatas hanya di kota-kota besar saja. Kedua penggunaan Youtube dan sosial media lainnya terbatas pada kalangan terpelajar saja, tidak pada semua lapisan masyarakat di Arab. Masyarakat Arab mengakses Youtube melalui media seperti televisi dan video hasil download dari Youtube, bukan melalui situs Youtube itu sendiri. Sehingga pengalaman mengakses Youtube seperti search video, rating atau comment terhadap video tidak dialami oleh komunitas Arab Islam di Timur Tengah, terutama pada kelas sosial yang tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan umum yang bisa membantu penggunaan situs Youtube seperti bahasa Inggris, pemahaman atas operasi internet, email dan account pribadi di sosial media, itu tidak dimiliki oleh mereka yang sebagian besar menonton Innocent Muslim di Arab. Sehingga pemahaman dan pengalaman masyarakat Timur Tengah mengenai sosial media sepertinya yang kita bayangkan selama ini di Timur Tengah sebenarnya terbatas pada kalangan tertentu.

Bagaimana Innocent Muslim bergerak secara leluasa di Timur Tengah ditonton oleh kalangan luas terutama yang berbahasa Arab tidak difasilitasi oleh Youtube. Innocent Muslim pertama kali di upload di Youtube pada 1 Juli 2012, tapi pada waktu itu video itu tidak memiliki dampak apapun, bahkan kurang dari dua ribu orang yang melihatnya. Pada tanggal 9 september, hanya beberapa hari sebelum peringatan 11 september di Amerika, film itu di terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk menyasar audience Arab yang tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak memiliki kemampuan mengakses internet. Pada tanggal yang sama stasiun televisi Al-Nas telah mencuplik film tersebut dari Youtube dan menayangkannya ke seluruh Mesir. Status film yang sebelumnya berada didunia maya kemudian masuk kedalam rumah-rumah dan ditonton secara masal di Mesir. Syaikh Khalid Abdullah seorang tokoh Salafi konservatif Mesir menjadi pembawa acara pada tayangan itu. Pada kesempatan yang sama narasumber Syaikh Khalid Abdullah mengatakan bahwa film Innocent Muslim dibuat dalam rangka peringatan 9/11 di Amerika, pernyataan yang yang mengarahkan persepsi publik mengenai barat, yang sebelumnya memang sudah bermasalah.

Tentu tidaklah semua demosntran yang menyerang kedutaan Amerika di Timur Tengah sudah menonton cuplikan Innocent Muslim, persepsi mengenai Barat yang anti-Islam sudah ada disana sebelum Innocent Muslim. Yang dilakukan oleh Innocent Muslim hanya memercikkan api pada kayu yang berminyak.

Kalau kita memerhatikan kembali rangkaian bagaimana Innocent Muslim menjadi applicable buat audience berbahasa Arab, kita bisa melihat bagaimana Al-Nas secara tidak langsung telah bekerjasama dengan Nakoula Basseley Nakoula dan kelompok Islamfobia untuk melancarkan aksi propaganda ke Dunia Muslim terutama Arab, dan sukses besar.

Lalu apa yang tersisa dari sisa-sisa kecauan ini? Tentu ini akan meninggalkan pekerjaan rumah seperti perdebatan antara hatred speech kelompok Islamfobia dengan kebebasan berpendapat. Tapi itu tak terlalu penting karena akhirnya yang pantas untuk disesali dan harus dikritisi adalah kenyataan bahwa terprovokasi adalah bagian dari propaganda.

Relokasi masalah yang bermasalah.

 

Alih-alih mempertegas posisi-nya sebagai pelindung rakyat atau membantu dialog masyarakat di Sampang, Jenderal Pradopo malah mengusulkan relokasi komunitas Syiah Sampang untuk menyelesaikan konflik di Sampang, karena menurut beliau masih ada kelompok yang berencana melakukan aksi kekerasan di Sampang, sehingga cara terbaik untuk meredam kemungkinan konflik adalah relokasi. Tentu usulan itu lahir dari analisis yang kurang tepat mengenai bagaimana cara menangani konflik, dan rasanya kurang pantas dicetuskan oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang logikanya manajemen konflik adalah bagian penting dari tugasnya sebagai seorang polisi.

Dalam menggunakan tehnik relokasi untuk menyelesaikan konflik, Jenderal Pradopo tidak sendirian. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga mengusulkan ide yang sama untuk kasus GKI Yasmin. Bahkan Menteri Fauzi menginginkan agar komunitas GKI Yasmin menyetujui rencana relokasi, agar semua masalah selesai.

Rencana-rencana relokasi seperti yang dicanangkan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa konflik, walau banyak di kritik, tapi juga mendapat banyak dukungan. Didukung karena relokasi sepertinya memberikan solusi yang terkesan singkat dan efektif, tetapi memiliki potensi sebagai penyebab konflik yang lebih menakutkan dimasa mendatang.

Tehnik relokasi dalam penyelesaian konflik dan permasalahan politik bukanlah praktik kebijakan yang ditemukan oleh pemerintah Indonesia, tehnik relokasi secara administratif pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika Hindia Belanda menjadi kekuatan ekonomi baru di Pasifik, kelompok etnis Cina, Arab dan India mulai berdatangan secara masif. Kelompok etnis ini yang sebagian besar datang dengan tujuan bisnis secara langsung telah membantu perkembangan ekonomi domestik dan luar negeri di Hindia Belanda. Pada pertengahan abad ke-19 jumlah mereka mulai signifikan, dan membawa warna baru dalam kehidupan sosial dan budaya di nusantara. Karena alasan politik pemerintah Kolonial mulai khawatir dengan perkembangan kelompok etnis tersebut. Atas dasar kekhawatiran itu pada tahun 1866 pemerintah kolonial memperkenalkan undang-undang segregation/pemisahan dengan nama Wijkenstelsel, yang mengharuskan kelompok minoritas etnis untuk tinggal di lokasi yang sudah ditetapkan dan terpisah dari komunitas pribumi, ditambah dengan passenstlelsel yaitu undang-undang untuk melintas keluar dari wilayah yang sudah ditetapkan didalam Wijkenstelsel.

Bisa kita pandang bahwa Wijkenstelsel dan passenstlelsel adalah alat kontrol kolonial untuk merelokasi kelompok minoritas, dengan tujuan untuk merelokasi mereka dari kehidupan dan interaksi sosial dengan komunitas etnis lain. Pola relokasi Wijkenstelsel bukan hanya ditujukan untuk membatasi pergerakan kelompok etnis secara fisik, tapi juga politis terutama setelah gerakan modern China, dan perang Jawa (1825-1830) yang menurut penasehat Kolonial Hindia Belanda K.F. Holle telah disusupi ide-ide Islam yang dibawa oleh komunitas Arab.

Singkat kita bisa melihat bagaimana Wijkenstelsel dan usulan relokasi buat komunitas Syiah Sampang dan GKI Yasmin memiliki beberapa kemiripan. Pertama sama-sama memindahkan dan membatasi aktivitas kelompok tertentu dengan tujuan membatasi interaksinya dengan komunitas lain, atas dasar keamanan politik. Kedua yang direlokasi selalu kelompok dengan jumlah anggota yang paling sedikit, sehingga tidak mungkin melakukan mobilisasi masa yang signifikan. Ketiga sebagaimana pemerintah kolonial, pemerintah Indonesia hanya memandang Komunitas Syiah Sampang dan GKI Yasmin sebagai masalah politik, bukan warga negara yang memiliki hak-hak yang diatur didalam undang-undang, dan berhak mendapat akses terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.

Maka rasanya tidaklah terlalu berlebihan kalau usaha relokasi pemerintah itu adalah kata ganti dari pengasingan yang di praktikkan di era kolonial.

Salah satu contoh dari resiko dari praktik relokasi itu adalah apa yang kita dapati sekarang, rasisme dan resistensi terhadap kelompok minoritas Tiong Hoa sebagai bagian dari Indonesia. Hal yang sama bisa kita dapati dimasa depan untuk minoritas yang di relokasi/asingkan itu, dan itu akan membahayakan kehidupan sosial di Indonesia. Menolak relokasi itu adalah bagian dari menyelamatkan Indonesia yang pada dasarnya beragam baik dari segi budaya, afiliasi politik dan tentu saja etnisitas.

Kenapa perubahan politik di Yaman begitu lamban?

Setelah hampir dua tahun usaha reformasi politik Yaman masih terlihat jalan di tempat, berbeda dengan tetangga mereka seperti Tunisia, Libya dan terutama Mesir yang pergolakan politiknya sudah memasuki wilayah perdebatan mengenai konstitusi dan pola demokrasi yang cocok untuk digunakan. Mundurnya Ali Abdullah Shaleh yang sudah menjabat selama 35 tahun malah menghadiahkan kenyataan pahit bagi kelompok pro-demokrasi bahwa Shaleh tidak bisa dituntut atas setiap kebijakannya yang merugikan Yaman. Sementara pemilu pertama Februari 2012 hanya dikuti oleh kandidat tunggal yaitu Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi yang sebelumnya menjabat wakil presiden untuk Ali Abdullah Shaleh dari tahun 1994, dia juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan. Setelah mejabat misi utama al-Hadi adalah mewujud transisi dan reformasi politik di Yaman, dan misi itu gagal.

Al-Hadi bukannya tanpa upaya untuk melakukan perubahan di Yaman, sayangnya dia adalah bagian dari sejarah rezim yang bermasalah, sehingga dalam beberapa situasi ruang geraknya sangat terbatas. Situasi ini membuat kelompok pro-demokrasi di Yaman mulai frustasi, dunia internasional dan negara sekutu Yaman seperti Amerika dan Saudi juga mulai resah dengan lambatnya transisi politik di Yaman.

Secara garis besar ada dua hal yang mengahalangi transisi politik di Yaman, pertama adalah masalah keamanan domestik, kedua masih bercokolnya sisa rezim Shaleh di sektor militer dan sipil.

Yaman memiliki permasalahan keamanan domestik yang cukup serius. Kelompok pemberontak Anshar Al-Sharia dan Al-Qaida mendominasi wilayah Selatan Yaman terutama di propinsi Abyan. Kelompok ini bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang menewaskan 96 tentara di Sana’a, mereka juga bertanggung jawab atas pembunuhan Jenderal Salim Ali Qatan seorang Jenderal paling berpengaruh di wilayah selatan. Di wilayah utara terutama di provinsi Saa’da kelompok Syiah Zaidy dibawah pimpinan Hussein Badreddin al-Houthi sudah melakukan pemberontakan dari tahun 2004, pemberontak al-Houti ini diyakini mendapat dukungan dari Iran.

Al-Hadi sebagaimana Shaleh menggunakan permasalahan keamanan domestik sebagai komoditas politik. Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kelompok radikal di wilayah selatan, sebagaimana Saudi resah dengan pemberontakan Syiah di utara Yaman yang di sokong Iran. Militer Yaman selama bertahun-tahun terus mendapat suntikan dana dari dua sekutunya itu, suntikan dana inilah yang menjadi ladang korupsi dan politik kronisme di tubuh birokrasi sipil dan militer di Yaman. Kedua sekutu Yaman itu menginginkan stabilitas politik di Yaman, tapi menolak pergantian rezim seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia, karena menurut Amerika dan Saudi pergantian rezim seperti itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik di Yaman yang bisa dimanfaatkan baik oleh kelompok radikal di selatan maupun kelompok pemberontak Syiah di utara. Atas dasar itulah Riyadh membantu Shaleh untuk mendapatkan kekebalan politik paska mundur dari kekuasaan. Tentu kekebalan itu bertentangan dengan semangat perubahan yang diusung oleh anak muda Yaman, kekebalan itu “mengecilkan” harkat semangat revolusi di Yaman.

Masalah kedua yang membuat reformasi politik di Yaman berjalan ditempat adalah politik kronisme Shaleh di tubuh militer dan birokrasi sipil di Yaman. Ada dua kekuatan militer yang memiliki pengaruh kuat di Yaman yaitu Garda Republik dan Central Security Force (CSF).  Garda Republik merupakan pasukan elite Yaman yang menjadi ujung tombak dalam melindungi kepentingan-kepentingan Nasional Yaman. Jenderal tertinggi Garda Republik adalah Brigadir Jenderal Ahmed Shaleh anak tertua dari Ali Abdullah Shaleh. CSF adalah badan militer yang bergerak dibawah kementerian dalam negeri Yaman, kepala staff CSF adalah Yahya Shaleh keponakan Ali Abdullah Shaleh. Kedua divisi militer ini beberapa waktu terakhir selalu digunakan dalam menghadapi demonstran pro-demokrasi, beberapa aksi penculikan dilakukan oleh kedua badan militer ini, aksi itu menimbulkan trauma bagi para kelompok demonstran. Dalam level apapun penggunaan tentara dalam menghadapi sipil adalah masalah serius dan memiliki resiko politik yang tinggi.

Aroma rezim Shaleh juga terasa kental di sektor komersil dan sipil. Perusahan seperti Yemenia Airways dan PetroMasila dikuasai oleh kroni Shaleh. Walau direktur Yemenia Airways Abdul Khaled al Qadhi yang merupakan menantu Shaleh telah diganti dengan Ahmed Masood al Alwani, struktur elite di Yemenia Airways masih dikuasai oleh Rezim Shaleh, karena dukungan yang kuat dari kalangan militer. Contoh lain sektor sipil yang dikuasai oleh kroni Shaleh adalah Yemen Economical Corporation yang sebelumnya bernama Millitary Economic Institution adalah badan pemerintahan yang bertugas untuk merasionalkan dan mengefektifkan anggaran pertahanan dan keamanan. Badan ini dipimpin oleh Hafez Mayad teman satu suku Shaleh. Hafez Mayad beberapa kali terbukti telah menggemukkan dan menggelontorkan dana-dana siluman yang tidak jelas penggunaannya, badan ini menjadi corong korupsi para birokrat sipil dan militer.

Masalah keamanan domestik dan kronisme Shaleh telah membatasi pergerakan Yaman untuk mempercepat reformasi politik dan pergantian rezim. Disisi lain masalah sosial di Yaman semakin menjadi-jadi, angka pengangguran yang pada 2011 berada pada level 34% sekarang menjadi 48%, sementara angka kemiskinan mencapai 55%, dilengkapi dengan 50% penduduk Yaman yang buta huruf. Belum lagi harga bahan pokok semakin mahal karena rusaknya jalur distribusi pangan. Birokrasi dan sistem administrasi juga hampir hilang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yaman. Sementara pemerintah al-Hadi tidak melakukan hal yang signifikan untuk menanggulangi permasalahan sosial, malah terlihat lebih tertarik meladeni keresahan Amerika dan Saudi.

Tingkat kekecewaan yang tinggi karena lambatnya proses transisi politik ditambah dengan kemajuan Mesir dan Tunisia memasuki babak baru sejarah politik akan memberikan suntikan semangat baru kepada para demonstran, gelombang demonstrasi baru sepertinya akan segara melanda Yaman. Al-Hadi hanya punya satu pilihan yaitu segera melakukan transisi dan reformasi politik, masalah keamanan domestik tidaklah relevan dan signifikan bagi rakyat Yaman, yang rakyat Yaman inginkan adalah rezim dan sistem politik baru yang menyediakan ruang bagi setiap aspirasi politik di negara itu.

South Yemen social Crisis

For at least the last 5 months US has conducted 15 drone strike in various regions of Yemen, especially in Abyan Province. Us official believe that the attacked was targeting the radical Islamist in the region. The Yemeni authority shared the same opinion.

Many Yemenis feel quite sure about the political reformation in their country after Ali Abdullah Shaleh step down from power, however the optimism turn bitter after Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi took power in February 2012, he was Ali Abdullah Shaled vice president. The worst part of Al-Hadi administration is they refused to focuses on bureaucracy reformation and fix the public services, rather than fix all of those issues he is focusing on fighting the Islamist in southern Yemen.

This war on Islamist in southern Yemen especially Abyan Provinces has caused Yemen more than it should. So many people whom nothing to do with the radical Islamist abused by the drone strikes, the other is felt terrorize and unsafe.

Both Yemen government and US has exaggerated the issue in the Abyan Province. Indeed there are a number of radical groups that gain support from the poverty and unequal social opportunities in the region. Those circumstances give an advantage to the radical organization such as al-Qaeda to recruit new member.

The other issue in Abyan is the Somalia pirates. The pirates frequently selling weapons in open market. The pirates dock in Aden port and travel freely around the southern province, without any government official tries to stop them. This condition supports the social tense and criminal act in the region. On the other hand, Yemen have thirty-four percent on unemployed, forty-five percent live bellow the United Nations poverty line, fifty percent are illiterate.

Until now there is no specific plan from the Yemen authority to tackle social issue in the south, on the other hand US seems not really interest with the social issue, they prefer the cowboy way to solve things, with drone strike. US should learn from experienced in Afghanistan and Iraq, that the hard way is not goanna brings any significant result for peace and stability. The best way to handle south Yemen is with negotiation and full package of social policy especially toward poverty and inequality. Meanwhile the Yemen government needs to reform its administrative system. Corruption and incompetent official are the big issue in Sana’a.

Where the Jasmine revolution will go?

 

Every intellectual seem share a common view about the Jasmine revolution in Egypt and Tunisia. The Jasmine revolution is a package of social movement that contains with specific agenda and conscious act. There are some components that make Jasmine revolution more valuable that other uprising in Mid East. First the protesters are reluctant to use violent act. Second there is a strong consciousness among protesters about what they fight for, they main focus is to topple the corrupt regime and demand for new order that provide an equal opportunities in all level of social life. Third the massive role of social media such as Twitter and Facebook is proof that the protesters need to connect its reason and share motivation, moreover their projecting a common purpose. However the Jasmine revolution in Egypt and Tunisia are not done yet, its still struggling to find form for their revolution, even after Mubarak and Ben Ali fall.

The objectives of Jasmine revolution are far much more difficult to manage rather than other social unrest in Mid-East. For example, the uprising in Yemen and Libya are easily taken over by tribes and sect issue. The opposition leaders in Yemen is still struggling to find a common reason about the revolution, even after Ali Abdullah Saleh step down. On the other hand, the petro politic within Libya has provoked arms rebellion against Khadaffi. Those issue in Libya and Yemen, has over shadow the main problems in that regions, which are lack of economic infrastructure, lack of administrative to support the economic, massive corruptions, poverty, low of healthy standard, inequality, etc. Meanwhile in Egypt and Tunisia those issue are the major topic.

  In Tunisia al-Nahda who won the 90 seats in the parliament is a moderate Muslim Party, al-Nahda gain support from moderate Muslim and minority group. The agenda of al-Nahda are economic and administrative reform. In Egypt the Ihkwanul Muslim won the parliament election. There are some factors why Ikhwan gain so many seats in the parliament. Firs they have a well support by the rural communities who fell the secular political system that has been run by Mubarak are the main cause of the social economic chaos in Egypt, even though that kind of supporters doesn’t really necessary agree with the Ihkwan Political agenda. Second, the secular and moderate Muslim in Cairo and other big cities in Egypt boycott the election due to the affair between the Ikhwan and the interim authority Gen. Tantowi. The secular and moderate Muslim demands the military to step from power before the election, they doesn’t want the military to host the election. The Military govern Egypt after Mubarak under SCARF (Supreme Council of the Armed Forces).

The secular, moderate Muslim and the minority Christian koptic, afraid the Ikhwan will apply the Sharia law and will reduce the right of minority Christian and secular, moderate Muslim. But the Ikhwanul Muslim leader said “they will cover the social-economic issue first before applying the sharia law.” Ikhwan indeed share the common view of Jasmine revolution, they realize that applying sharia law in short coming will damage their popularity, however the sharia law is the main political agenda for Ikhwan. But we also can see that there is an internal conflict within the Ikhwan, some members of Ikhwan is show a moderate attitude, named Abdel Moenim Abolfotoh a moderate doctor who have strong ties with Ikhwan. The darling of revolution Mr Elbaradei supports Mr Abolfotoh. “Abolfotoh is different, he listens to what you have to say. He is a conservative personally but does not want to impose his views on others.” – Elbaradei.

The process of the Egyptian Jasmine revolution is still long; it will include a dramatic and epic process. None of the organization in Arab whether based on Islam or Nationalism can avoid the tsunami revolution; it will shave all kind of social error and demand for new order.

South China Sea vs ASEAN

 

Hun Sen the Prime Minister of Cambodia speaking with high tone at a post-ASEAN summit press conference, he was upset with rumors that Cambodia was acting as China’s unofficial proxy in a bloc that’s often at political loggerheads with Beijing. Of course Hun Sen is refer to the South China Sea that becoming subject of disputes between some members of ASEAN with China. Hun Sen has mark that this issue is not only substantial but also sensitive among the other members. The disputes is getting hot since the China Naval arrested more that 21 Vietnamese sailors.

Overall ASEAN is facing two major issues, first Myanmar Political reform and South China Sea disputes. ASEAN has done a good job supporting political reform in Myanmar, but the South China Sea dispute will demand a long-term talk and dialogue. China has shown a good will to negotiate but they just can stand with the US interfere in the region, especially when they add more warship in Philippine, to the China those US warships most likely a saber-rattling. ASEAN as the regional organization in the region should neutralize any political interest that can endanger the stability in the region.

What ASEAN should do is push the US to reduce its military present in the region (especially in Philippine), and bring China to the table talk. Countries such as Singapore and Indonesia should play a bigger part as mediators. Indonesia is a prominent market and business partner for China industry. Some of China high-level officials have a frequent dialogue with Singaporean government. These two countries are the most on China interest foreign policy blueprint in the South East Asia. China latest foreign policy blue-print has been announced last month by Jian Bao, the focus of the China foreign policy will be the neighbors and potential ally to boost the economy, they will not focus on the powerful and rich countries anymore (US and Europe), after all those countries aren’t rich and aren’t powerful anymore, how ever when the subject is South China Sea Beijing has made a genuine statement:

 “China has always made itself loud and clear that it has indisputable sovereignty over the [South China] sea’s islands and surrounding waters, which is part of China’s core interests. That is based on unambiguous and undeniable historical facts.” – Xinhua.

The dog isn’t barking to the good man, any negotiable argument is still an option. In this level ASEAN should know where to stand, and to represent what interest. The ASEAN countries is not share a common view yet, the continuously talk can led to a common view, and ASEAN need it soon. Mean while the US sounds clearer than the ASEAN. US Pacific Fleet Commander Admiral Patrick Wals said the tension could escalate into a ‘state-on-state conflict’ as countries attempt to seize new oil resources. (Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2088414/Dispute-oil-rich-islands-South-China-Sea-escalate-state-state-conflict-U-S-admiral-warns.html#ixzz1rL39UJ3B )

The lack of the ASEAN firmness has put country such as Philippine to hold onto US. That’s why in the next summit, is a must for ASEAN to make it clear to their own members and to the world what is their point of view, because the disputes is not only between ASEAN and China, inter-ASEAN countries is also in disputes. For examples: In October 1999, Philippine defense sources reported that 2 Malaysian fighter planes and 2 Philippine air force surveillance planes nearly engaged over a Malaysian-occupied reef in the Spratlys (The Spratly Islands are a group of more than 750 reefs, islets, atolls, cays and islands in the South China Sea). The Malaysian Defense Ministry stated that it was not a standoff. In August 2002, Vietnamese troops fired warning shots at Filipino military reconnaissance planes circling over the Spratlys.

If ASEAN can’t solve their internal problems, they will never produce a firm proposal to tackle the dispute is South China Sea. ASEAN is a newbie in geo-political stage, but its massive economic development should be a bargain to the International Community, therefor a solid internal fair is a must, which until now we don’t see a solid ASEAN view toward South China Sea.

 

 

 

Pentingnya memotong subsidi bbm.

Sebulan terakhir, Indonesia mengalami minggu yang membingungkan. Ratusan orang turun ke jalan di Jakarta dan beberapa kota lain menyuarakan kekecewaan atas rencana pemerintah untuk memangkas subsidi bbm, efek dari pemangkasan itu adalah naiknya harga bbm tipe Ron-88 atau premium dari Rp4500 ke Rp6000. Perlu diingat pada tahun 2008 sampai 2009 harga premium sudah menyentuh Rp6000.

Keputusan anggota dewan Indonesia yang memungkin harga bbm naik dengan alasan kenaikan harga minyak dunia sangat menyesatkan, bukan hanya karena menggantungkan harga bbm kepada Petropolitik global tapi juga menyisihkan alasan-alasan domestik mengenai pentingnya memotong subsidi bbm. Alasan yang saya maksud  bukan hanya masalah kesehatan APBN atau atau kesalahan alokasi subsidi. Saya ingin mengajukan beberapa alasan yang menurut saya krusial mengenai pemotongan subsidi bbm. Objective saya adalah menolak Negara memberi subsidi se-sen-pun untuk bbm (minyak fossil), dengan lima alasan yang akan saya uraikan berikut ini.

Pertama, bbm atau bahan bakar fosil merupakan tipe bahan bakar paling bermasalah, bukan hanya karena keterbatasannya, tapi juga efeknya terhadap lingkungan hidup. Tanah dalam radius lebih dari 5km yang dilewati oleh sumur pengeboran akan kehilangan C-organik (humus) yang berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Setiap pengeboran memiliki resikonya sendiri terhadap lingkungan hidup, pengeboran lepas pantai juga membahayakan ekosistem laut dan pantai. Di Indonesia Agripolitik lebih kuat daripada Petropolitik sehingga membahayakan agrikultur demi minyak adalah fitnah terhadap identitas nasional. Menambah kilang minyak didarat akan membunuh produktivitas lahan pertanian, karena itulah kita harus berpikir ulang untuk menambah kilang terutama di darat.

Kedua, bbm tipe ron-88 memiliki jumlah polutan yang paling ganas, mengandung Logam pb (timbal), Merkuri dan SO4. Paska 1998 jumlah penderita hipertensi, kanker paru-paru, ganguan pernapasan meningkat drastis (belum termasuk penyakit lain yang disebabkan timbal, seperti kanker). Emisi kendaraan bermotor telah menyebabkan polusi udara sampai 70% di Jakarta dan beberapa kota besar. Dibawah ini adalah kue polusi di Jakarta yang dikeluarkan Pemda DKI pada 2010.

Ketiga, kemajuan ekonomi  telah  menyulut pasar otomotif. Saya akan menggunakan kurva 2004 karena setelah tahun itu penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat 10% sampai 15% pertahun. Pengunaan bbm oleh kendaraan bermotor “menggila” setelah 2004.

Karena murahnya harga bbm penggunaan kendaraan bermotor cenderung tidak efektif, pemborosan terjadi dari tahun ke tahun. Sementara sumur yang bisa dobor semakin sedikit, karena ada beberapa kilang yang terlalu beresiko untuk di bor.

Tapi konsumsi bbm di Indonesia tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan tambang untuk memproduksi bbm. Dibawah ini adalah perbandingan konsumsi bbm ron-88 (premium) dan produksi minyak mentah yang belum diolah.

Dibawah ini adalah chart forecast GDP negara Pasifik dari Citi Investment yang menaruh Indonesia dua inci di bawah India.

Kondisi membuktikan bahwa sektor swasta di Indonesia berkembang pesat, perkembangan ini akan meminta mendorong permintaan energi, bbm sebagai energi paling murah akan terus diperas, sementara kilang berkurang, kita akan berada di ambang krisis energi.

Keempat, murahnya harga bbm telah menghalangi perkembangan energi alternative yang ramah lingkungan seperti geothermal. Mengenai energy Geothermal: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=energi+geothermal+indonesia&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgeothermal.itb.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2FSekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf&ei=y4V4T-7fPInYrQeSiuWKDQ&usg=AFQjCNESw1OfE57fUn60saHwoWN1W3x2yQ

Dari file pdf diatas saya harap kita bisa melihat bagaimana mudahnya produksi energi geothermal, dan biaya operasionalnya sangat murah dibandingkan dengan sisa minyak mentah yang biaya lifting dan reproduksi semakin mahal. Perkembangan energi Geothermal sebagaimana energi alternatif lainnya menjadi lumpuh bukan hanya karena tidak adanya pengembangan dari pemerintah, tetapi karena energi dari bahan bakar fossil jauh lebih murah, sehingga menghalangi manuver pasar. Potensi Energi Geothermal kita terbesar di DUNIA! 30-40% energi panas bumi ada di Indonesia. Jawa sebagai pulau yang dipenuhi gunung aktif adalah lahan dari Geothermal. Tetapi Geothermal menjadi tidak masuk akal, karena dengan Rp4500 anda sudah mendapat 1 liter energi.

Kelima, Logika yang harus kita gunakan untuk minyak fossil adalah logika komoditi, kita harus memperkaya diri atas minyak fossil yang kita punya, menaruhnya pada standard jual minyal dunia yang sangat menguntungkan. Negara harus mampu mengalokasikan keuntungannya ke sektor vital seperti agrikultur, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Bukan membiarkan minyak fossil digunakan secara tidak arif di pasar domestik. Satu dekade kedepan hanya minyak fossil dan gas bumi yang bisa menjadi lumbung uang bagi Indonesia, kita tidak seperti Jepang atau Jerman yang punya industri kuat, atau China dan India yang punya pasar buruh untuk produksi massal.

Memotong subsidi minyak fossil membuat kita bisa menyimpan Fund Trust lebih tinggi, untuk membayar hutang Negara yang sudah mencapai 1800T. Mengenai hutang Nasional lihat http://www.bi.go.id/web/en/Statistik/Statistik+Utang+Luar+Negeri+Indonesia/

Apalagi ekonomi Indonesia sedang dalam puncaknya setelah 1998, ekonomi menguat karena visi dari sektor swasta bukan inisiatif pemerintah. Itu bisa kita lihat dari pendapatan negara sangat kecil, lihat tabel PDB beberapa negara per-satu juta USD dibawah ini:

Dari chart diatas Indonesia berada dibawah Turki dan diatas Swiss, dan itu sangat mengecewakan. Pendapatan nasional terbesar adalah dari ekspor energi, Indonesia tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi dari sektor pajak, Indonesia adalah negara yang paling sedikit memajaki rakyatnya. Berbeda dengan AS dan Jepang yang kaya dari pajak sektor swasta. Dengan menjadikan minyak fossil sebagai komoditi Indonesia bisa meningkatkan PDB sampai pada level 30% pada 2013.

Visi menaikkan harga bbm adalah menguatkan fund trust (kas pasif), massive-nya perkembangan ekonomi swasta telah membawa Indonesia pada kekuatan pasar domestik, orang yang hidup dengan $2 sampai $5 perhari jumlah 120 juta orang, kebutuhan akan bbm akan terus melonjak dan akan mencapai titik dimana kita harus mengimpor lebih banyak bbm. Itu berbahaya untuk ekonomi dan kehidupan sosial (kesehatan dll). Kalau tidak dinaikkan penggunaan bbm akan menjadi bom waktu di Indonesia.

Dari kelima alasan diatas, saya menarik kesimpulan bahwa menaikkan bbm adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Sementara kenaikan sebesar 30% atau Rp1500 adalah langkah yang masuk akal karena tidak akan mengubah struktur ekonomi, tapi akan merubah struktur etik penggunaan bahan bakar terutama untuk kendaraan pribadi, dengan kata lain orang akan menggunakan kendaraan bermotor dengan bijak, tidak boros. Dilain pihak industri kecil dan menengah akan bertahan dengan penyesuaian harga produksi, distribusi dan harga jual.

Tetapi saya sampai pada satu kekhwatiran bahwa pemerintahan SBY akan menggunakan kenaikan harga bbm ini sebagai alat politik, ada kemungkinan 2014 pemerintah akan menurunkan harga bbm untuk memenangkan pemilu, yang sudah mereka lakukan pada pemilu 2009. Lagipula belum ada satupun partai politik yang menjadikan pemberhentian subsidi bbm sebagai agenda politik. Bahkan PDI-P yang tadinya saya pikir akan mengutamakan sektor agrikultur malah bermain di politik bbm.

Kekhawatiran saya tidak selesai sampai disitu, pertanyaan berikutnya apakah pemerintah mampu untuk mengolah dana keuntungan dari pemotongan subsidi bbm lalu mengalokasikannya dalam kebijakan waras selain BLTS? Sementara kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang tengah disorot kasus korupsi dan miss management sudah pada titik terendah. Kerendahan titik kepercayaan kepada pemerintah itulah yang menurut saya menjadi penggerak utama demonstrasi anti-kenaikan bbm, dengan kata lain alasan penolakan pemotongan subsidi bbm terletak pada kondisi psikologis bukan fakta bahwa secara ekonomi rakyat tidak siap, pada tahun 2008 dimana ekonomi swasta di Indonesia ikut digoyang oleh krisis kredit di Amerika, ekonomi tetap berjalan dengan harga bbm Rp6000. Keluwesan ekonomi rakyat sudah dibuktikan oleh sejarah, lagipula kenaikan Rp1500 tidak akan “meresahkan” pasar.

Ketergantungan pada subsidi bbm akan membunuh kita pelan-pelan, kita harus membuang sedikit-demi-sedikit subsidi bbm yang menyesatkan ini. Tentu ini adalah bagian dari sikap saya terhadap kebijakan energi di Indonesia, dan sikap ini tidaklah kaku sangat siap untuk berdiskusi dengan fakta dan nasihat.

Terimakasih.

The too much power of the credit rating firm.

 

 

Rating Agency	Rating	Outlook
Moody’s Investor Service	Baa3	Stable
Standard & Poor’s	BB+	Positive
Fitch Ratings	BBB-	Stable
Japan Credit Rating Agency	BBB-	Stable
Rating & Information Inc.	BB+	Positive

 

Rating above is the sovereign credit rating of Indonesia, generally the rating puts Indonesia as a developing country with a good score of credit rating, Indonesia is better than Portugal but still under Italy credit rating. Petterson Douglas CEO of S & P said that Indonesia sovereign credit rating could go up to BBB-or BBB + in 2012, and that’s good news for Indonesian. With a good rating, Indonesia became the target of foreign investors to put money in the country; at the same time the middle class in Indonesia rose to 120 million, the amount of potential to increase the domestic market in Indonesia. But credit rating from international firms has its own problems. Some of the rating policy is considered too political and often make a fatal mistake. For example AAA credit rating (the highest rating in Standard and Poor’s) were given to large portions of even the riskiest pools of loans. Investors trusting the low-risk profile AAA That implies, purchased large amounts of CDO (Collateralized debt obligation) that later become unsaleable. Those that could be sold often took staggering losses. For instance, losses on $340.7 million worth of CDOs issued by Credit Suisse Group added up to about $125 million, despite being rated AAA by S&P, Moody’s also give Aaa to Suisse Group. One day before Lehman Brother collapse, the sovereign rating by S&P is AAA. And many other stories about the errors of the credit rating agency. Xie Xuren the China ministry of finance has warned that the power of credit rating agencies can make you happy but at the same time it can be devastating. Nicholas Sarkozy also said the same thing after the S & P lower down the France credit rating, which he said did not fair. Overall credit rating agency has three problems: 1. Corruption and dirty play by the CEO and top-level official. 2. Fragile over political repressive. 3. Human error during the research.

Countries in the Asia Pacific rely heavily on credit rating agencies to invite foreign inventors to invest in their country. The circumstances are very dangerous because developing countries do not have the bargaining power toward credit rating agencies, so they have a difficulty to negotiate with the agencies. Negotiation is important because the developing countries should explain what kind of economy development that can be done and cannot be done in their region, so they can achieve the effective and efficient economic development. In contrast to China which has the political strength to withstand the power of the rating agency, the political strength that the countries in Southeast Asia doesn’t have, so the question is how or in what medium that the countries in South East Asia can negotiate with the credit rating agency.

Countries in Southeast Asia such as Indonesia, Malaysia and Myanmar have to use regional organizations like ASEAN. ASEAN has AEC (ASEAN Economic Community), which plans to create a regional economic integration by 2015. AEC has a plan of long-term regional economic development such as :(a) single market and production base, (b) highly competitive economic region, (c) region with equitable economic development, and (d) a region fully integrated into the global economy. If the AEC run properly, it can be a dialogue partner for the credit rating agency. One of the function of dialogue is to talk about the market mechanism desired by investors, credit rating agencies know the map of investment and interest of the investors, but the credit rating agency must know the capacity of a country to run the money from investors, equal and mutual dialogue is essential for both parties. In the past, credit rating agencies doesn’t have the medium for dialogue with developing countries, especially in South East Asia. Without mutual dialogue the credit rating purpose is very premature, it could be harmful to the economic development of developing countries.

The power of credit rating agencies must be balanced with mutual dialogue, thus the healthy economic development with the support of investors is achievable.

Iran: who really wants the war?

 

In the beginning of January US Central Command (CENTCOM)- the Combatant command responsible for overseeing US security interest in the Middle East, Central Asia and North Africa- has standard planning objectives that provide the president with a set of military option to deal with Iran.

There are essentially three options for the President.

•  Punish Iran for its involvement in Iraq and Afghanistan, and support for terrorist.
• Set back Iran’s nuclear programme as significantly as possible.
• Contain and change the Iranian regime.

Those options are providing reason for Obama administrative that Iran is the bad boy from Mid-East. But everybody knows, Iran military power especially the capability in creating nuclear weapon will endanger Israel geo-politics in Mid-East, that’s the reason why Iranian regime should be determinate.

Economic sanction from the UN, EU and other US allies has been too risky, because it will not only hurt Iranian economic but also their economic. The sanction for Iran is targeting Iran’s financial, energy sector and foreign investment between Iran and multi-national corporations, including banks and other financial firms. Since Iranian economic power is oil, the focus of the sanction is to cut any oil transaction with Iran.

For real Iran has produce 9% from all of the world oil consumption. China as the main consumer of Iranian oil will think twice before approving administratively the sanction for Iran, China one or another will never endanger their economic for US interest.

But Obama administration is keen to keep economic sanction as the primer way to set up Iran to negotiate about their nuclear weapon project. Why? The sanction meant to show a jumpy Israel that there is an alternative other than military operation. Israel is in the real mood for war with Iran. Last month Mostafa Ahmadi Roshan a chemistry expert and a director of the Natanz nuclear facility in Central Iran has been killed. The Iranian believe it was Mossad, “Who else?” said an Iranian Journalist.

Israel is planning to attack Iran nuclear facility and nuclear scientist. But war in Iran will bring a regional conflagration to the Middle East and maybe around the world, which Obama doesn’t want to.

In the recent phone call with Israel Prime Minister, Obama have warned strongly against an attack. The chairman of the joint staff General Martin Dempsey is about to visit Israel, ostensibly to share intelligence but also to ram home the message from his boss. But the possibility that Israel is going nuts and attack Iran is still worrying the US, that’s why on January the 13^th the Pentagon announced that they stationing 15,000 soldiers in Kuwait and 9,000 in Israel. War with Iran will be a bloody one, Iran has a good soldier especially in the Navy and Cavalry, and they have a long-range missile and maybe a nuclear weapon, which Israel already had.

Despite the saber-rattling, neither America nor Iran wants confrontation just yet, cause both of them are not crazy enough to start a war, but Israel does.